Tokoh Baksel Menilai Kinerja KPU Pusat Buruk, Akibat Aplikasi Sirekap Lambat Secara Sistematis

LEBAK - Akibat dampak carut marut aplikasi Sirekap, profesionalisme kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dinilai buruk. Pasalnya pleno tingkat TPS dan tingkat kecamatan pun sistematis menjadi lambat. Minggu 18 Februari 2024.

Tokoh Lebak Selatan (Baksel), Yayat Nurwan Kosasih memprotes dan menilai kinerja KPU RI buruk. Menurut yayat carut marut ini terjadi akibat adanya penggelembungan suara di hasil hitungan sirekap. 

Baca juga: ICMI Banten: Pemilu 2024 Hindari Politik Uang

"Saya menemukan dampak penghitungan sirekap yang menjadi acuan KPU untuk sebuah hitungan Quick Count itu sangatlah buruk dan membohongi publik. Apalagi soal penggelembungan. Kasihan ke pelaksana yang dibawah seperti KPPS, diduga akibat kepentingan yang di atas yang memiliki sistem amburadul, dibawah seperti para pegawai KPPS juga ikut terbebani, " ujarnya.

Apalagi saat ini yang kita ketahui ada apa dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang sedang berjalan juga di hentikan dan di undur, ada apa ini.

Baca juga: Sempat Buntu, Sufmi Dasco: DPR-Pemerintah Capai Titik Temu Lanjutkan Pembahasan RUU PDP

"Ini ada apa, waktu pelaksanaan pleno tingkat kecamatan di undur-undur. Bahkan yang sudah berjalan dihentikan. Dari tanggal 18 ke 19 dan kini menjadi tanggal 20 Februari. Untuk Kecamatan Malingping pun dibagi menjadi 3 tempat penghitungan. Kami yakin ada sesuatu yang tidak beres dibalik semua ini." Ungkapnya.

Terpisah, ketua PPK Malingping, Aang Sopyan menjelaskan pihaknya melaksanakan sesuai peraturan dan instruksi.

Baca juga: Djafar Ruliansyah Lubis: Airlangga vs Jokowi, Adu Kuat Politik?

"Mengingat 14 Desa yang tidak akan ke kejar dengan waktu 5 Hari. Tahapan pleno kecamatan itu tgl 18 - 24.Tapi sesuai intruksi KPU RI per hari ini, bahwa pleno kecamatan  di undur ke tanggal 20 Februari. Yang melaksanakan pleno hari ini pun di intruksikan untuk di tunda dulu dan di mulai kembali tanggal 20, " terangnya.

Ketua PPK Malingping pun menyampaikan dasar hukum dari apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan acuan PKPU nomor 5 Tahun 2024 pasal 17.

Baca juga: Suskes MotoGP, WSBK Mandalika dan Raih Piagam Bank Dunia, DPP GMPRI Apresiasi Bupati Lombok Tengah

Warga, Pegiat Sosial Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat Baksel pun banyak mempertanyakan keterlambatan pleno di tingkat TPS maupun pleno tingkat Kecamatan. Bahkan banyak mencurigai keterlambatan ini diduga sudah sistematis.

Informasi yang diterima, pleno yang sudah berjalan tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK di beberapa kecamatan pun dihentikan untuk ditunda.***

Baca juga: Menunggu Golkar dan PKB Bergabung Ke Koalisi Perubahan