Binuangeun Banjir Proyek DKP Provinsi Banten, Pengawasan Auditor dan APH Sangat di Perlukan

Lebak, - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten saat ini gencar laksanakan proyek di Binuangeun Desa Muara Kecamatan Wanasalam, Lebak Banten sebagai penunjang Tempat Pengelolaan Ikan (TPI) dan Pelabuhan.

Diketahui, berbagai paket pengerjaan proyek mencapai miliaran rupiah digelontorkan untuk sarana dan prasarana TPI dan Pelabuhan di Binuangeun.

Baca juga: Penyedia Alat Berat Tiongkok Liugong Resmikan Pusat Layanan Purna Jual

Aktivis dari GNPK-RI PW Banten, Eman Sudarmanto menuturkan perlunya pengawasan dari auditor hingga Aparat Penegak Hukum APH kepada proyek tersebut.

"Selain ada pengawasan dari dinas maupun konsultan, kita minta inspektorat, BPKP maupun BPK memberikan perhatian khusus sejumlah proyek DKP Provinsi Banten di Binuangeun, " ujarnya, Senin 7 November 2022.

Baca juga: Peringatan HUT RI ke-77, Menteri Basuki: Insan PUPR Petarung Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Menurut Eman, hal ini dikarenakan kejadian sebelumnya pada proyek DKP Provinsi Banten yang hingga kini ditangani APH diduga belum terselesaikan.

"Informasi yang kita terima, proyek sebelumnya DKP Provinsi Banten di Binuangeun ditangani APH, anehnya masih dalam tahap proses dan hingga kini infonya belum terselesaikan. Tentunya proses ini kami anggap ada kejanggalan, " terangnya.

Baca juga: Diduga Proyek PUPR Kota Palangka Raya Rehabilitasi Jalan Simpei dan Tampung Penyang Rugikan Negara

Sementara itu, aktivis Lebak Selatan, Deden Haditia pun ikut menyoroti proyek DKP Provinsi Banten di Binuangeun.

Baca juga: Himmatul Aliyah: Fasilitas Olahraga Harus Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat

"Kalau kami lebih menyoroti terkait sisi perencanaan, terutama proyek pabrik es. Itu kan sebelumnya sudah ada, namun sekarang membangun pabrik es baru lagi. Kalau memang diperlukan, seharusnya tinggal penambahan kapasitas saja. Dan terakhir, kami rasa bukan hanya Binuangeun yang butuh pabrik es, wilayah lain seperti Bayah juga butuh, " ujarnya.

Beberapa aktivis di media online pun sempat menyoroti telnis proyek pembangunan di Binuangeun, seperti kualitas material dan kualitas pembangunan.

Baca juga: Novita Wijayanti Apresiasi Program Padat Karya Kementerian PUPR

Dari beberapa papan informasi di lapangan, beberapa paket pengerjaan di Binuangeun diantaranya. Pembangunan Docking tahap 2, anggaran Rp 660 jutaan dengan pelaksana CV Permana Anugerah. Pembangunan kios pelabuhan, anggaran Rp 922 jutaan dengan pelaksana CV Bulan Sabit. Revitalisasi jalan pelabuhan, anggaran Rp 340 jutaan dengan pelaksana CV Sintesa Narajaya, dan yang cukup fantastis, pembangunan pabrik es  anggaran Rp 4, 8 miliar dengan pelaksana CV Golden Perkasa.

Beberapa paket pengerjaan tersebut digelontorkan dari APBD Provinsi Banten TA 2022 melalui DKP Provinsi Banten.***